DPK Bontang Berharap Maksimalkan Pengelolaan Perpustakaan Kelurahan dan Sekolah

Kepala Bidang Perpustakaan DPK Bontang Indra Nopika Wijaya (dok: digtalpos)

DIGTALPOS.com, Bontang – Salah satu upaya meningkatkan literasi suatu daerah adalah merapikan pelayanan melalui sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Untuk mewujudkan itu dibutuhkan pengelola profesional. Demikian kata Kepala Bidang (Kabid) Perpustakaan DPK Kota Bontang, Indra Nopika Wijaya.

Indra juga berharap ke depannya ada peningkatan budget untuk pengembangan literasi di Kota Bontang. Dengan begitu perpustakaan sekolah dan kelurahan dapat dikelola secara profesional.

Pasalnya, kata Indra, selama ini pengelolaan perpustakaan di berbagai wilayah menjadi hal yang memprihatinkan dan dikerjakan secara serabutan atau tidak terjadwal dengan baik.

“Yang jelas kita harap anggaran lebih meningkat. Diharapkan ada peningkatan juga di pengelolaannya. Karena saat ini perpustakaan itu jadi sampingan,” katanya saat ditemui beberapa waktu lalu.

“Misalnya, kerjanya dianggap serabutan. Jadi ke depannya ada spesifikasi lebih jelas lagi yang mengelola perpustakaan. Jadi benar-benar mereka akan mengelolanya dengan baik, bukan lagi serabutan,” sambung Indra.

Tampak generasi muda berkunjung ke perpustakaan daerah (dok: dpkbontang)

Lebih jauh dia mengaku masih ada beberapa sekolah yang kekurangan SDM dalam pengelolaan perpustakaan yang baik.

Disayangkan Indra lantaran kekurangan itu, maka perpustakaan yang harusnya dikelola dengan rapi, namun dibebankan kepada mereka yang sudah punya pekerjaan lain. Akhirnya pekerja perpustakaan punya beban ganda.

“Jadi kita memang kekurangan SDM. Misalnya guru. Dia mengajar tapi masih ngurusi perpustakaan. Padahal harusnya yaa ada pengelola (perpustakaan) sendiri kan. Nggak boleh nyambi,” pinta Indra.

Dia juga membeberkan salah satu penghambat lainnya dalam pengelolaan perpustakaan secara optimal adalah minimnya pengetahuan spesifik menyangkut perpustakaan.

“Lagi-lagi ini karena benar-benar kekurangan tenaga. Berikutnyaa terkait dengan kurangnya pengetahuan terkait pengelolaan perpustakaan itu sendiri,” ucapnya.

“Mungkin juga masalah anggaran kan. Kemarin sebenarnya ada forum perangkat daerah, mengharapkan ini bisa komunikasi sama Disdik. Tapi sampai sekarang masih belum,” tambahnya.

Lebih jauh lagi Indra mengungkap yang menjadi kendala besar saat ini adalah pengelola perpustakaan di sekolah-sekolah. Karena kata dia, untuk perpustakaan kelurahan memang sudah punya anggaran.

“Yang memang terkendala itu di sekolahan. Kalau kelurahan kan ada anggarannya, ada di kecamatan. Dan kita dorong, buktinya ada kelurahan yang memang sudah peduli akhirnya bisa bagus. Apalagi kemarin sudah ada lagi yang terakreditasi,” tutupnya. (ADV)

Penulis: AgEditor: Redaksi