DIGTALPOS.com, Kutim, Kalimantan Timur – Program Balai Latihan Kerja (BKL) Kutai Timur (Kutim) menuai kritik tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim.
Anggota DPRD, Fitriani, mengungkapkan bahwa program ini belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan keterampilan kerja masyarakat lokal. Menurutnya, BLK seharusnya menjadi jembatan penting dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia di daerah ini, namun saat ini masih terhambat oleh berbagai kendala.
“BLK seharusnya berfungsi optimal dalam mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas. Namun, sampai sekarang, kami melihat adanya keterbatasan baik dari segi fasilitas maupun SDM yang ada,” kata Fitriani dalam wawancara dengan media belum lama ini.
Fitriani menambahkan bahwa meskipun BLK Kutim memiliki potensi besar, fasilitas yang ada saat ini belum memadai. Dia mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya berdiam diri, melainkan segera mengkomunikasikan kebutuhan penunjang untuk pelatihan kerja yang lebih efektif.
“Penting bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah serius dalam menangani isu pelatihan tenaga kerja. Alokasi anggaran yang memadai adalah kunci agar BLK Kutim bisa berfungsi secara maksimal,” tegas politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Fitriani juga menyoroti perlunya langkah konkret, termasuk kemungkinan kerjasama dengan sektor swasta untuk menyediakan fasilitas dan tenaga pengajar yang lebih baik. Dengan dukungan yang memadai, diharapkan BLK Kutim dapat mencetak tenaga kerja yang kompetitif dan siap menghadapi tantangan di pasar kerja.
“Jika dukungan dari pemerintah tidak mencukupi, kami harus mencari solusi alternatif agar pelatihan tenaga kerja tetap dapat berjalan sesuai harapan masyarakat,” tutupnya. (Adv)
