DIGTALPOS.com, Kutim – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Abdi Firdaus, menyoroti peran Inspektorat Kutim yang seharusnya mampu mendeteksi adanya dugaan penyimpangan sejak dini.
Hal ini disampaikan Abdi Firdaus, lantaran adannya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di salah satu OPD di lingkungan Pemkab Kutim.
Menurutnya, Inspektorat Kutim seharusnya aktif melakukan pengawasan, sehingga dugaan penyimpangan atau kesalahan yang timbul dapat diminimalisir dengan baik, termasul soalan temuan dugaan penyimpangan anggaran di sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sebagai garda terdepan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah, peran Inspektorat Wilayah dipertanyakan efektivitasnya dalam mencegah terjadinya kecurangan,” kata Abdi Firdaus, saat ditemui belum lama ini.
Temuan BPK, lanjut dia, menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal masih lemah dan perlu ditingkatkan. Seharusnya Inspektorat Wilayah dapat mencegah timbulnya permasalahan seperti ini sebelum terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan oleh BPK.
“Besarnya dampak yang ditimbulkan akibat temuan BPK. Saya harap peran pengawasan internal dapat ditingkatkan ke depannya,” tambahnya.
Koordinasi yang erat antara Inspektorat Wilayah, DPRD, dan BPK, menurutnya, sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah.
Abdi Firdaus mengaku tidak mau berpikir negatif dengan menyebut inspektorat melakukan pembiaran atas indikasi yang muncul sehingga ada temuan BPK. Pihaknya berharap Inspektorat Wilayah ke depan dapat meningkatkan pengawasan internalnya semaksimal mungkin. “Sehingga tidak terjadi fenomena unik, yakni Pemerintah Kabupaten dapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, namun di sisi lain temuan yang berujung pengembalian dana juga masih terjadi,” jelasnya.
Ditemui terpisah, Plt Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur, Faukur Rozak, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalankan prosedur pengawasan standar. Keterbatasan personel juga menjadi salah satu kendala yang dihadapinya saat ini.
Namun menurutnya, pihaknya telah bekerja dengan maksimal dengan sumber daya manusia yang dimiliki. “Pengawasan kami lakukan. Tapi kami juga kewalahan karena kurang personel. Soal temuan BPK, semua masih berproses,” ujarnya. (Adv)
