DIGTALPOS.com, Kutim – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Muhammad Amin, menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Kutim tahun 2023, yang anjlok dibawah target.
Seperti diketahui, dari angka PAD yang ditarget sebesar Rp787,53 miliar, realisasinya hanya mencapai Rp352,46 miliar, atau 44,76 persen saja.
Muhammad Amin, mempertanyakan sumber realisasi PAD, apakah bersumber dari hasil kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Daerah (Perusda) atau dari faktor lainnya.
“Publik perlu tau, faktor peningkatan PAD karena dominan disumbang oleh BUMD dan Perusda ” kata M Amin, saat Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-27, tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim 2023, di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Kutim, Kamis ( 13/6/2024).
Amin mendorong pemerintah untuk mengevaluasi lebih jauh terkait realisasi PAD yang berjalan sejauh ini, sehingga tidak hanya menunggu dari hasil kinerja BMUD dan Perusda saja.
“Ada sektor lain yang perlu dioptimalisasikan, misalnya sektor pajak derah, retribusi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,” jelasnya.
Disamping itu, lanjut dia, pengembangan sektor pariwisata dan pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi sumber pendapatan baru yang potensial bagi daerah.
Amin juga menyoroti terkait kewajiban pemerintah terhadap hutang daerah yang perlu diselesaikan. Ia merincikan sampai dengan 31 Desember 2023, hutang Kutai Timur tercatat sebesar Rp189.66 miliar.
Terdiri dari pendapatan diterima dimuka sebesar Rp571,45 juta, utang belanja sebesar Rp28,64 miliar, dan terkahir terkait utang jangka pendek Rp160,44 miliar. “Fraksi Demokrat perlu mengingatkan Pemerintah Daerah pentingnya menyelesaikan kewajiban terkait hutang. Kita berharap ini dapat diselesaikan 100 persen,” ujarnya.
Kedepan Amin berharap, program-program kerja Pemerintah Kutai Timur bisa lebih fokus, efisiensi terhadap kebutuhan mendasar yang ada pada masyarakat. Terutama dalam hal pemerataan infrastruktur dasar, seperti akses jalan darat, pelabuhan, bandara dan juga kebutuhan jaringan internet hingga ke daerah pelosok. (Adv)
