DIGTALPOS.com, Kutim – Dinas luar (DL) menjadi sorotan anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar. Menurut politikus Golongan Karya tersebut, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) kerap terhambat. Sebab, pejabat atau pimpinan dinas yang bersangkutan berada di luar kota.
“Ini tentu menjadi salah satu kendala dalam proses administrasi dan sebagainya, untuk penyerapan APBD-P 2023,” ucapnya kepada awak media belum lama ini.
Apalagi, sambung dia, APBD-P tahun 2023 telah disahkan Pemkab bersama dan DPRD Kutim pada pertengahan bulan September lalu. Disahkannya anggaran tersebut, menurutnya musti dimaksimalkan dalam penyerapannya.
“Supaya tidak terjadi silpa. Ada banyak laporan yang kami Terima, jika sejumlah dinas kerap melakukan dinas dan bimtek di luar daerah. Kalau bisa dikurangi untuk melancarkan koordinasi,” jelasnya.
Dirinya menghimbau agar OPD lebih proaktif dalam pelaksanaan APBD-P 2023. Sebab, waktu semakin mepet dan berpotensi sejumlah kegiatan tidak terlaksana. “Bisa saja melaksanakan kegiatan lain, dan dilakukan di Kutim,” imbuhnya.
Belum lagi, APBD-P Kutim cukup besar. Sehingga Asti khawatir tidak bisa terserap secara maksimal. Dan tentu disayangkan jika terjadi silpa, dengan alasan waktu tidak cukup dalam melakukan penyerapan.
“Kalau terjadi silpa, tentu akan menyisakan lebih banyak pekerjaan di tahun yang akan datang,” tambah perempuan yang juga Wakil Ketua DPRD Kutim itu. (adv)
