DIGTALPOS.com, Bontang – Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina mengeluhkan perihal hilangnya dokumen pemukiman Kampung Loktunggul dalam pengadaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PLTU Teluk Kadere beberapa tahun lalu, di Bontang Lestari.
Amir secara tegas meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang segera menelusuri terkait musabab hilangnya kampung pesisir yang sudah berdiri sejak tahun 1960-an itu.
“Saya minta harus ada kajian ulang, sebab hingga kini masyarakat masih bermukim kawasan tersebut,” ujarnya, belum lama ini.
Amir menginginkan, adanya perundingan yang dilakukan DPRD Kota Bontang bersama Pemkot Bontang dan dinas terkait dengan pengadaan Amdal PLTU tersebut.
“Ini pemukiman sudah lama ada, gaboleh tiba-tiba hilang begitu saja. Di sana ada kehidupan, bahkan ada berdiri sekolah hingga saat ini,” katanya.
Dirinya berharap, alasan dan dasar penyebab hilangnya kampung pesisir tersebut dari peta lokasi pembangunan PLTU beberapa tahun silam.
Tak hanya itu, PT Graha Power Kaltim selaku operator PLTU Teluk Kadere, harus didatangkan untuk dimintai keterangan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal mengungkapkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan Amdal tersebut.
“Semua pihak yang terkait akan kita panggil untuk mengetahui permasalahan tentang pengadaan Amdal PLTU di Bontang Lestari,” bebernya.
Dikonfirmasi terpisah, Walikota Bontang, Basri Rase menyebutkan, penilaian AMDAL PT Graha Power Kaltim dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur.
“Kami perlu melakukan koordinasi lebih lanjut ke DLH Kaltim untuk memastikan kejelasannya,” pungkasnya. (Adv)
