DIGTALPOS.com, Bontang – Kunjungan kerja Komisi V DPR RI bersama Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) dan Kementerian PUPR ke Bontang nampaknya memberi angin segar.
Pasalnya, dalam kunjungan itu, beberapa program perbaikan infrastruktur akan menjadi prioritas dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI. Salah satunya terkait penanganan banjir rob di Jalan Protokol Kelurahan Bontang Kuala.
Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho mengatakan, perbaikan infrastruktur untuk penanganan banjir di Bontang Kuala akan menjadi prioritas. Sebab, selain sebagai tempat wisata, juga menjadi tempat sejarah lahirnya Kota Bontang.
“Akan terus kami kawal mulai dari segi penganggaran untuk percepatan penanganan banjir rob di Bontang Kuala sampai terealisasi,” ujarnya beberapa waktu lalu, Selasa (8/8/2023).
Merespon hal itu, Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina sangat berharap peningkatan Infrastruktur sarana dan prasarana khususnya di Bontang Kuala bisa nyata terealisasi.
“Semoga benar-benar terealisasi apa yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Apalagi sampai sekarang banjir rob di Bontang Kuala belum tersentuh penanganannya,” ujarya Kamis (10/8/2023).
Selain itu, persoalan banjir di Bontang Kuala disebut Amir, susah berlarut-larut, namun belum ada tanda-tanda dari pemerintah daerah untuk meminimalisir banjir di kampung wisata unggulan Kota Bontang ini.
“Kami selalu mengusulkan itu agar jadi prioritas apalagi BK sebagai ikon utama wisata Kota Bontang. Tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan terealisasi. Mudah-mudahan dengan datangnya DPR RI bisa segera diperbaiki,” timpalnya.
Pun, jika perbaikan jalan tersebut menggunakan APBD disebut Amir tidak akan cukup, karena biayanya yang cukup besar.
“Kalau mau pakai anggaran daerah tidak cukup. Biayanya cukup besar. Dulu Kita pernah usulkan lewat Bankeu dan pusat, sudah pernah dievaluasi dan memang estimasi anggarannya mencapai kuran lebih hampir Rp 40 miliar. Kami sempat giring anggaran itu di pusat tapi lepas, karena lobi-lobinya. Sudah paling pas lah kalau pusat yang akomodir,” tandasnya.
Sekadar diketahui, Wali Kota Bontang Basri Rase saat perjamuan kunjungan rombongan Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR pada Senin (7/8/2023) malam, mengajukan 8 usulan mega proyek pembenahan infrastruktur ke Pemerintah Pusat melalui Komisi V DPR RI.
Salah satu usulan tersebut yakni soal penanganan banjir Bontang Kuala memiliki tiga opsi. Pertama, dengan membangun jalan baru menggunakan tiang peyangga seperti jembatan. Untuk membiayai proyek ini ditaksir Rp 60 miliar. Alternatif kedua dengan menggunakan sheet pile jalan raya sepanjang 800 meter tersebut. Untuk metode ini paling tidak membutuhkan anggaran senilai Rp 60 miliar.
Dan alternatif ketiga ialah melakukan pembetonan pagar keliling atau tanggul. Kalau menggunakan metode ini paling tidak hanya membutuhkan anggaran senilai Rp 40 miliar.
“Harapan kami semoga dengan kedatangan rombongan Komisi V DPR RI bisa memberikan dampak yang baik bagi kemajuan Kota Bontang,” ujar Basri. (adv)
