DIGTALPOS.com, Samarinda – Prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Timur tergolong cukup tinggi. Dilansir Katadata, prevalensi balita stunting di Kalimantan Timur mencapai 23,9% pada tahun 2022. Provinsi ini menempati peringkat ke-16 tertinggi secara nasional.
Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Kalimantan Timur pada 2022, yakni mencapai 27,1%. Berikutnya, Kota Samarinda menempati peringkat kedua wilayah dengan prevalensi balita stunting terbesar di Kalimantan Timur yaitu 25,3%.
Di sisi lain, Kabupaten Penajam Paser Utara tercatat memiliki prevalensi balita stunting sebesar 21,8% alias peringkat ke-6 di Kalimantan Timur. Adapun Kabupaten Mahakam Hulu memiliki prevalensi balita stunting terendah di provinsi ini yakni 14,8%.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, angkat suara. Menurutnya minimnya lapangan pekerjaan dipastikan berimbas pada tingkat kemiskinan dan memicu kasus stunting meningkat di berbagai daerah.
Sebab itu, salah satu upaya yang harus ditempuh pemerintah daerah untuk menekan angka stunting, yakni dengan menggencarkan program padat karya yang dapat membuka lapangan kerja.
“Alangkah baiknya pemerintah banyak membuat program padat karya yang memang menyasar masyarakat kurang mampu,” kata Nanda, Senin (27/3/2023).
Nanda menegaskan, keterbatasan atau kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu penyebab utama dari tingkat kemiskinan di pedesaan ataupun di perkotaan yang juga berdampak pada kasus stunting .
Menurutnya, berdasarkan data sekitar 60 persen dari kasus stunting yang terjadi saat ini beririsan dengan keluarga miskin ekstrem. Bahkan, kasusnya turut dipengaruhi faktor kurangnya ketersediaan kebutuhan dasar, seperti air bersih, fasilitas sanitasi dan masalah lainnya.
“Kasus kemiskinan ekstrem ini harus dituntaskan agar angka stunting di Bumi Etam bisa diturunkan,” jelasnya.
Dia berharap Pemerintah Provinsi Kaltim maupun kabupaten/kota harus bersinergi dan membuat banyak program padat karya yang bisa membuka lapangan kerja di Kaltim. Terutama, berbagai kegiatan pembangunan yang banyak menggunakan tenaga manusia dibandingkan dengan tenaga mesin.
Politikus PDI Perjuangan Dapil Kota Samarinda ini meminta agar pemerintah bisa melaksanakan kegiatan positif secara berkesinambungan hingga angka kemiskinan ekstrem dan stunting turun sesuai target. (ADV/DPRD Kaltim).
