DIGTALPOS.com, Samarinda – Membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan lingkungannya saja, tetapi juga manusianya, baik yang akan pindah maupun yang telah lama menetap.
Dalam mewujudkan IKN yang majemuk dan harmonis sesuai dengan identitas bangsa Indonesia, diperlukan pemahaman dan perencanaan aspek sosial-budaya dan sosial-ekonomi yang komprehensif.
Perencanaan aspek sosial dilaksanakan dengan memastikan faktor-faktor, seperti penerimaan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan dan pengembangan kearifan lokal, sumber-sumber penghidupan masyarakat, serta peran berbagai pihak termasuk generasi milenial dalam pembangunan IKN.
Pembangunan IKN Nusantara dipastikan menarik banyak pihak, termasuk mingrasi penduduk. Salah satu persoalan serius yang akan ditimbulkan dari hadirnya IKN Nusantara adalah interaksi sosial.
Hal ini dikemukakan Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menurutnya, di IKN tetap ada masyarakat lokal namun ada pula masyarakat pendatang. Proses terjadinya interaksi ini menimbulkan 2 (dua) kemungkinan.
“Apakah nanti akan asosiatif ada asimilasi, akulturasi, kerja sama, atau disasosiatif, atau akan terjadi persaingan dan konflik,” katanya, Sabtu (11/2/2023).
Polikus Partai Golkar itu menekankan agar pemerintah sudah harus mengantisipasi dan menangani potensi persoalan tersebut. Jika perlu, membuat forum pembauran nusantara. Forum itu nantinya akan jadi sarana bersilaturahmi, baik pendatang maupun lokal.
“Harus ada desain yang disiapkan agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dan akhirnya menimbulkan konflik tertentu,” jelasnya.
Jika forum tersebut terealisasi, dia berharap Badan Otorita IKN juga bisa menjalin komunikasi. Terutama ketika ada persoalan-persoalan terjadi. Misalnya tenaga kerja yang diambil dari luar Kaltim. Sementara itu, masyarakat Kaltim tidak dilibatkan.
“Sebagian besar masyarakat lokal dilanda kekhawatiran. Khawatir tidak mendapat perhatian yang layak. Jangan sampai muncul kecemburuan. Hal seperti ini harus diperhatikan pemerintah,” ujarnya. (ADV/DPRD Kaltim).
