BONTANG – Wali Kota Bontang Basri Rase – Najirah telah memasuki 100 kepemimpinannya. Selama itu pula, pasangan yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini terus berusaha untuk memenuhi janji politiknya.
Baru-baru ini, Basri Rase – Najirah memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang kesehatan, lewat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, ada juga pemasangan wifi gratis di 250 titik, yang akan mulai di uji coba pada September mendatang.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Bontang Abdul Malik menilai dari 100 hari kerja pemerintah, merupakan sebagian dari sumbang saran dan kontroling. Sehingga kata dia, pemerintah harus mengevaluasi capaian – capain Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Wali kota perlu kirannya untuk melakukan evaluasi terhadap capain kinerja setiap OPDnya,” pesannya, Senin (9/8/2021).
Menurutnya, sedikitnya ada dua yang hal yang mutlak untuk dievaluasi dari setiap perangkat daerah. Yakni, capaian program kegiatan dan serapan anggaran.
“100 hari kerja Wali kota dan wakilnya perlu dilihat kerja OPD berkaitan degan capaian program kegiatan dan serapan anggarannya,” sebutnya.
Kata dia, hal tersebut perlu segera dilakukan sebelum pemerintah kota menindak lanjuti rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.
“Setelah dilakukan evaluasi dan RPJMD tahun 2021 – 2026 ditetapkan dapat memudahkan untuk menentukan tolak ukur untuk pembangunan kedepan,”ujarnya.
Untuk diketahui, keberhasilan pelaksanaan pembangunan didaerah, ditentukan oleh keberhasilan daerah dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian pembangunan dengan baik. (HR).
