DIGTALPOS.com, Samarinda – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa pemerataan pembangunan di seluruh daerah merupakan wujud nyata dari keadilan. Karena itu, asas ini harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan secara menyeluruh.
“Pembangunan tidak boleh hanya terfokus pada satu daerah saja. Setiap wilayah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah,” ucap Hasanuddin saat memberikan arahan pada Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, Rabu (23/4/2025).
Pihaknya mengingatkan pentingnya memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Untuk itu, dirinya menekankan perlunya menghilangkan ego sektoral serta mendorong sinergi antarlembaga guna mencapai hasil yang optimal.
“Jangan sampai terjadi, misalnya, Dinas Pekerjaan Umum membangun jalan, lalu tak lama kemudian jalan tersebut dibongkar untuk pembangunan saluran air. Ini contoh kurangnya sinergi dalam perencanaan. Begitu juga dengan pembangunan jalan yang jarang digunakan masyarakat, akhirnya malah mubazir. Inilah pentingnya perencanaan yang matang dan bekerja secara profesional,” ujarnya.
Hasanuddin menjelaskan, bahwa pendekatan pembangunan dan perencanaan kerja harus memperhatikan beberapa prinsip, antara lain pendekatan teknokratik yang mempertimbangkan skala prioritas. Ia mengingatkan bahwa tidak semua aspirasi dan program dapat dimasukkan ke dalam RPJMD.
Selain itu, kata dia, pentingnya pendekatan politis, yakni dengan mengacu pada visi dan misi Gubernur Kaltim, serta memasukkan usulan-usulan aspiratif dari masyarakat melalui forum musyawarah pembangunan (Musrenbang).
“Musrenbang ini mewakili aspirasi masyarakat, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD,” jelasnya.
Politikus dari partai berlogo pohon beringin ini menekankan, bahwa emua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, efisien, efektif, selaras, dan berkeadilan. (Adv)
