DIGTALPOS.com, Bontang, Kalimantan Timur – Fraksi Golkar dan NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menyampaikan pandangan akhir mereka terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara pada Rabu, 7 Agustus 2024.
Dalam rapat tersebut, Faisal FBR mewakili Fraksi Golkar dan NasDem memberikan apresiasi atas kerja keras Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyelesaikan pembahasan Perubahan APBD 2024.
“Penyusunan anggaran harus lebih dari sekadar perubahan angka. Ini harus mempertimbangkan capaian periode sebelumnya sebagai landasan untuk menentukan langkah selanjutnya,” tegas Faisal.
Setelah pembahasan mendalam, disepakati bahwa total APBD Kota Bontang untuk Tahun Anggaran 2024 akan mencapai Rp 3,3 triliun. “Angka ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran demi kepentingan publik,” tambahnya.
Namun, Fraksi Golkar dan NasDem juga menyoroti beberapa catatan penting. Mereka menekankan perlunya TAPD untuk melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap aset daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Selain itu, mereka meminta agar laporan mengenai aset yang masih dikuasai oleh pihak lain disampaikan secara transparan kepada DPRD.
Kepala BPKAD Kota Bontang melaporkan adanya tambahan pendapatan daerah sebesar Rp 9,76 miliar dari bagi hasil izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
“Dana tersebut akan dialokasikan untuk belanja modal gedung dan bangunan, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur lokal,” ujarnya.
Banggar DPRD juga mengingatkan agar alokasi anggaran untuk festival di Kelurahan Api-Api tetap pada peruntukannya dan tidak dialihkan untuk kepentingan lain.
“Dana tersebut seharusnya digunakan untuk kegiatan yang mendukung penguatan ekonomi masyarakat setempat,” jelasnya.
Selain itu, Banggar meminta agar TAPD mematuhi tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam proses pembahasan anggaran, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan. Mereka juga mendesak Pemkot Bontang untuk mempercepat penanganan banjir di wilayah Guntung, yang masih menjadi masalah serius bagi warga setempat. Percepatan ini dianggap penting untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana tersebut.
Dengan adanya pandangan dan tuntutan ini, diharapkan pengelolaan APBD Kota Bontang dapat lebih efektif, transparan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. (Adv)
