DIGTALPOS.com, Samarinda – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kaltim menyampaikan pandangan umum terhadap laporan pertanggungjawaban APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024, dalam rapat pari purna DPRD Kaltim ke-19, Rabu (17/6/2025).
Juru bicara Fraksi Gerindra, Andi Muhammad Aviv Rayhan Harun, menyoroti sejumlah capaian kinerja pemerintah yang dinilai belum optimal, meski laporan keuangan meraih opini tertinggi dari BPK.
“Kami mengapresiasi Pemprov Kaltim atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih dalam laporan keuangan 2024,” ucap Aviv saat membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna.
Namun ia menegaskan, capaian WTP bukanlah alasan untuk berpuas diri. Fraksi Gerindra mendorong Pemprov agar segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan memperkuat sistem pengawasan internal guna mencegah penyimpangan serta meningkatkan efektivitas anggaran.
Aviv menyoroti angka kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan rumah. Meski persentase penduduk miskin menurun dari 6,11 persen (2023) menjadi 5,78 persen (2024), jumlah penduduk miskin di Kaltim masih mencapai 221.340 orang.
“Lebih mengkhawatirkan lagi, indeks kedalaman kemiskinan justru naik dari 0,707 menjadi 0,799 persen. Ini artinya, jarak pendapatan masyarakat miskin dari garis kemiskinan makin jauh. Mereka semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar,” jelas Aviv.
Tak hanya itu, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami kenaikan dari 0,140 menjadi 0,154 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan di antara masyarakat miskin sendiri juga makin tajam.
“Ini menandakan, masalah kemiskinan bukan hanya soal pendapatan, tapi juga tentang pemerataan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi,” imbuhnya.
Fraksi Gerindra juga menyoroti angka indeks Gini Kaltim tahun 2024 yang tercatat sebesar 0,321. Namun menariknya, indeks ketimpangan di wilayah perkotaan justru lebih tinggi dibandingkan kabupaten. “Ini memperlihatkan ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk di kota jauh lebih besar. Ketimpangan makin terasa di pusat-pusat ekonomi,” katanya.
Tingkat pengangguran terbuka juga menjadi sorotan. Kaltim mencatatkan angka 5,14 persen, tertinggi di Kalimantan dan di atas rata-rata nasional yang hanya 4,91 persen. Sebagai perbandingan, Kalbar mencatat 4,8 persen, Kalteng 4,01 persen, Kalsel 4,21 persen, dan Kaltara 3,19 persen.
“Ini ironis, karena Kaltim merupakan penyumbang terbesar PDRB di Kalimantan, yaitu sebesar 48,4 persen. Tapi realitanya, tingkat pengangguran masih tinggi. Ini paradoks,” tegasnya.
Fraksi Gerindra mendesak Pemprov Kaltim untuk segera mencari akar masalah dan merumuskan kebijakan pembangunan yang konkret agar berdampak nyata terhadap penurunan pengangguran dan kemiskinan.
“Ke depan, perlu dilakukan kolaborasi lintas sektor serta evaluasi mendalam untuk menyukseskan target RPJMD 2025–2029. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya tampak di atas kertas, tapi tak terasa di dapur rakyat,” tutup Aviv. (Adv)
