DIGTALPOS.com, Samarinda – Beberapa hari terkahir beredar isu tentang hilangnya dana nasabah di Bankaltimtara. Dengan adanya kasus tersebut, para Senator Kaltim memanggil pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan penyebabnya.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, ketika dilonfirmasi mendampingi Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, dalam kunjungan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, Jumat (25/4/2025).
“Tadi kami, jajaran pimpinan DPRD, bertemu dengan OJK untuk membahas khusus persoalan Bankaltimtara. Kami ingin memastikan kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang, karena menyangkut uang rakyat dan aset daerah,” ujar Yenni.
Seperti diketahui, Bankaltimtara saat ini tengah diterpa dua kasus besar, yakni hilangnya dana nasabah CV Narayyan Gema Perkasa sebesar Rp 300 juta, yang kini memasuki proses hukum, serta kasus korupsi kredit fiktif di Cabang Balikpapan yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 15 miliar.
Yenni menegaskan, pentingnya peran strategis Bankaltimtara sebagai bank milik daerah yang seharusnya menjadi kontributor bagi pendapatan APBD setiap tahunnya.
“Bank ini seharusnya menjadi sumber penambahan anggaran, bukan malah menjadi beban. Karena itu, kami memanggil OJK untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mendorong perbaikan,” tegasnya.
Yenni meminta seluruh proses penyelidikan terkait kasus-kasus tersebut disampaikan secara transparan kepada DPRD. Menurutnya, sebagai lembaga pengawas dan pihak yang memberikan persetujuan anggaran, dewan memiliki tanggung jawab moral dan politik terhadap penggunaan uang negara.
“Kami menuntut transparansi. Karena DPRD, secara kolektif-kolegial, bertanggung jawab atas setiap rupiah yang keluar. Jika Bankaltimtara memerlukan tambahan anggaran, tentu harus melalui persetujuan kami. Jadi wajar jika kami meminta kejelasan penggunaan dananya,” ujarnya.
Pada bagian lain, Yenni turut menyampaikan keprihatinannya atas pola penyaluran kredit Bankaltimtara, yang menurut laporan lebih banyak mengalir ke perusahaan-perusahaan besar dibandingkan ke sektor UMKM.
“Padahal, bank daerah seharusnya menjadi motor penggerak UMKM. Tapi yang terjadi, justru ada kebocoran dana karena penyaluran kredit lebih banyak ke atas, bukan ke bawah. Ini harus segera dibenahi,” tandasnya.
Dari hasil pertemuan, OJK menyatakan bahwa penyelidikan internal masih berlangsung dan belum bisa memberikan keterangan rinci. Namun, DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas.
“OJK menyampaikan bahwa investigasi masih berjalan, termasuk penelusuran terhadap keterlibatan sejumlah oknum. Kami di DPRD akan terus mengawal agar publik mendapatkan kejelasan yang layak,” pungkas Yenni. (Adv)
