DIGTALPOS.com, Balikpapan — Komisi II DPRD Kaltim terus mendorong percepatan pembangunan di Kota Balikpapan, kota yang kini memikul peran strategis sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan, Kamis (15/5/2025), guna membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta peluang peningkatan alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabarudin Panrecalle, yang memimpin langsung rombongan, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kota agar pembangunan di Balikpapan dapat berjalan maksimal.
Ia juga menyampaikan bahwa keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan membuat intervensi provinsi menjadi sangat dibutuhkan.
“Balikpapan menghadapi tantangan pembangunan yang cukup besar. Sebagai wakil rakyat dari Dapil Balikpapan, saya punya tanggung jawab moral untuk memastikan aspirasi masyarakat di sini diperjuangkan secara maksimal,” ujar Sabarudin.
Namun demikian, dalam kunjungan tersebut, tidak satu pun anggota DPRD Kota Balikpapan dapat hadir karena sedang menjalani agenda kunjungan kerja ke luar daerah. Meski demikian, hal itu tidak mengurangi tujuan utama dari pertemuan tersebut.
“Kami menghormati agenda mereka. Meski tidak bisa bertatap muka langsung, komunikasi tetap akan kami lanjutkan melalui jalur resmi lainnya,” katanya.
Dalam pertemuan yang diterima secara resmi oleh sekretariat DPRD Kota Balikpapan itu, Sabarudin juga menyoroti pentingnya penyelarasan program bantuan keuangan dari provinsi dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah.
“Kami harus memahami sektor-sektor prioritas, apakah itu pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Tanpa koordinasi yang kuat, program bantuan rawan tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Ia memastikan perjuangan Komisi II untuk mendorong pembangunan Balikpapan akan terus dilakukan, terlebih kota ini akan berperan besar dalam mendukung operasionalisasi IKN yang letaknya berdekatan.
“Prinsipnya, Balikpapan harus mendapatkan perhatian yang adil dan proporsional. Kami akan kawal terus,” pungkasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara lembaga legislatif di tingkat provinsi dan kota demi terciptanya pemerataan pembangunan di Benua Etam. (Adv)
