DIGTALPOS.com, Samarinda — Banjir kembali melumpuhkan sebagian besar wilayah Kota Samarinda, termasuk kawasan Loa Janan Ilir. Tak hanya merendam permukiman warga, genangan air juga memutus akses jalan utama seperti di Jalan HM Rifadin, menyebabkan kemacetan parah dan mendorong dibukanya dapur umum di beberapa titik.
Menanggapi kondisi tersebut, DPRD Kalimantan Timur mendesak pemerintah provinsi untuk segera turun tangan. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai bencana banjir kali ini tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah kota.
“Banjir kali ini meluas. Bahkan daerah pinggiran pun terdampak. Jalan HM Rifadin sampai terputus, macet panjang sejak Senin (12/5/2025), dan sampai sekarang masih terjadi. Dapur umum masih aktif, terutama di wilayah Loa Janan yang cukup parah,” ujar Darlis, Selasa (13/5/2025).
Darlis menyebut penyebab banjir bukan semata cuaca ekstrem, tetapi merupakan akumulasi dari berbagai persoalan, termasuk dugaan dampak aktivitas pertambangan di wilayah hulu. Ia menegaskan, posisi Samarinda yang berada di daerah aliran sungai membuatnya rentan terhadap limpahan air dari luar kota.
“Hujan memang tinggi, tapi kita tidak bisa abaikan faktor lain seperti tambang di daerah hulu. Debit air dari luar daerah masuk ke Samarinda sangat besar. Ini persoalan struktural, bukan insidental,” tegas politisi PAN itu.
Ia menilai kondisi ini mencerminkan persoalan sistemik yang menuntut penanganan lintas sektor dan lintas kewenangan. Karena itu, Darlis meminta pemerintah provinsi menjadikan penanganan banjir sebagai agenda prioritas.
“Ini bukan hanya masalah Samarinda. Dampaknya meluas ke berbagai daerah. Pemerintah provinsi tidak bisa diam. Harus hadir dengan solusi jangka panjang,” ujarnya.
Menurut Darlis, sejumlah faktor seperti buruknya sistem drainase, alih fungsi lahan, dan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan harus segera dievaluasi. Ia pun mendorong penanganan banjir tak hanya bersifat tanggap darurat, tapi juga menyentuh akar persoalan.
“Perlu skema penanganan komprehensif. Mulai dari evaluasi perizinan tambang, perbaikan drainase, hingga pembangunan infrastruktur penahan banjir di titik rawan,” tandasnya.
Ia menegaskan, sebagai ibu kota provinsi, Samarinda seharusnya mendapat perhatian lebih serius dalam urusan penanggulangan bencana.
“Kalau semua daerah sekitar hujan, Samarinda jadi muara air. Maka kita butuh langkah antisipasi yang luar biasa, bukan sekadar respons sementara,” pungkasnya. (Adv)
