DIGTALPOS.com, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terlena dengan derasnya arus investasi yang masuk ke Benua Etam. Menurutnya, pembangunan tetap harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan menjunjung prinsip keterbukaan.
“Kami mendukung investasi. Tapi bukan berarti hak-hak masyarakat diabaikan. Jangan sampai mereka yang terdampak justru tak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan,” ucap Ananda, Minggu (25/5/2025).
Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan sejumlah proyek besar. Dia menyayangkan dokumen penting seperti AMDAL dan rencana kerja perusahaan yang kerap tidak bisa diakses publik, bahkan oleh warga terdampak langsung.
“Rakyat tidak boleh hanya jadi penonton di tanahnya sendiri,” kritiknya.
Ananda, yang mewakili Dapil Samarinda, mendorong agar setiap investasi yang memanfaatkan lahan dan sumber daya alam dilaksanakan secara transparan sejak awal. Partisipasi warga, menurutnya, penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik horizontal.
“Jangan cuma hitung berapa besar modal yang masuk. Tapi lihat juga seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan warga dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Pihaknya juga menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam setiap kebijakan pembangunan. Tanpa pengawasan ketat, investasi justru berisiko menciptakan ketegangan dan kerusakan lingkungan.
Ananda memastikan DPRD Kaltim akan terus mengawasi aktivitas investasi agar tak keluar dari jalur. Termasuk memastikan perlindungan terhadap masyarakat adat yang rentan menjadi korban dari proyek-proyek besar.
“Kaltim harus berkembang, tapi jangan sampai mengorbankan alam dan identitas lokal. Investor wajib taat aturan dan menghormati kearifan lokal,” pungkasnya. (Adv)
